Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, kendati ada sebagian pihak di dalam dan luar negeri yang mendukung pemisahan Papua, namun pihaknya menjamin, pemerintah negara-negara asing tetap menerima Papua sebagai bagian dari NKRI.
"Dapat saya katakan bahwa sampai saat ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mendukung kemerdekaan Papua," kata Menlu Hassan, usai menghadiri pembukaan pertemuan tingkat menteri Asia-Pasifik tentang Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Balai Sidang Jakarta, Rabu.
Ia mengakui, memang ada kelompok-kelompok di Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Papua Barat, demikian juga berbagai elemen di luar negeri, termasuk sebagian anggota parlemen, LSM dan kalangan gereja.
Namun Menlu menegaskan, Papua masih dan akan tetap menjadi bagian integral Indonesia.
"Bahwa ada pemikiran-pemikiran dari sementara pihak di dalam Papua atau suara-suara dukungan sebagian pihak di luar negeri, tidak serta merta membuat kita terlalu khawatir," katanya.
Terhadap wacana Papua-merdeka, ujarnya, Pemerintah tetap waspada dan mengadakan upaya pendekatan kepada pemerintah berbagai negara agar tidak memberikan angin kepada aspirasi seperti itu.
Sementara diplomasi dilancarkan, Hassan juga berharap agar di dalam negeri sendiri semua pihak terkait terus membangun Papua agar rakyat di tanah tersebut benar-benar dapat merasa bahwa mereka bagian dari NKRI.
Kongres AS
Sementara itu, ketika ditanya mengenai perkembangan terakhir di Kongres AS mengenai telah disetujuinya di tingkat parlemen RUU HR2601 yang memuat masalah Papua, Hassan mengatakan Indonesia akan mengadakan pendekatan kepada pemerintah dan Senat AS agar tidak menjadikan RUU itu menjadi UU.
Menurut salah satu pasal dalam RUU tersebut, Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice dan jajaran Deplu-AS diharus memberikan laporan mengenai efektivitas pelaksanaan otonomi khusus di Papua. RUU itu juga mempertanyakan keabsahan penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969 di tanah Cendrawasih.
Mengenai sikap pemerintah AS, Hassan mengatakan Washington selama ini jelas mendukung keutuhan wilayah RI.
Posisi AS itu, katanya, sangat jelas tercermin antara lain dari dua kali kunjungan Presiden RI ke Washington, yaitu Megawati Soekarnoputri pada 18-19 September 2001 dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini.
Menlu mengungkapkan, pihaknya pada Rabu sore (3/8) akan bertemu dengan anggota Kongres AS yang sedang berkunjung ke Jakarta dan pertemuan itu akan dimanfaatkannya untuk menjelaskan mengenai Papua.
Tidak hanya itu, sejumlah anggota Kongres AS juga akan melakukan pertemuan dan jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) besok (Kamis, 4/8), yang menurut Menlu adalah kunjungan anggota Kongres secara berkala ke Indonesia.
"Kunjungan anggota kongres setiap tahun kita terima, baik anggota Kongresnya sendiri atau senator atau staf Kongres. Ini adalah bagian dari upaya kita melakukan dialog, untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka dengar dari jauh tidak selalu dalam kenyataannya demikian," katanya. [TMA, Ant]
dikutip : http://www.gatra.com/artikel.php?id=86986
