Penulis : Hendrajit - Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
Beberapa elemen pro kemerdekaan Papua dengan dibantu oleh berbagai funding internasional, nampaknya semakin gencar melakukan internasionalisasi terhadap salah satu provinsi Indonesia yang dulunya bernama Irian Barat. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepresidenan Barrack Obama, secara terang-terangan member dukungan kepada berbagai elemen pro kemerdekaan Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.
Buktinya, pada 19 Januari lalu, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Thed Osius, berkunjung ke Papua, sehingga berkembang spekulasi bahwa Thed membawa agenda tersembunyi untuk memperkuat pengaruh Amerika di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa strategi yang dimainkan Amerika di Papua. Memberi dukungan agar pemerintah Indonesia menggelar perundingan dengan Organisasi Papua Merdeka?
Salah satu kepentingan strategis Amerika di Papua adalah keberadaan perusahaan tambang Amerika terbesar PT Freeport Indonesia sebagai anak cabang dari Freeport McMoran.
Karena itu, tak heran jika Thedm Osius tiba di Papua dengan didampingi oleh tim lengkap dari Kedutaan Besar Amerika seperti Sekretaris II bidang politik Matthew Cenzer, dan asisten politik Pradita Anggira Prima.
Kunjungan Thed dan beberapa jajaran penting Kedutaan Besar Amerika, bisa dipastikan membawa agenda yang cukup strategis. Apalagi dalam pertemuan awal setiba di Papua, Thed melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua Irjen Polisi Bekto Suprapto, beserta beberapa pejabat terasnya seperti Wakil Kapolda Papu Brigjen Syafei Aksal dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Papua Komisaris Besar Agus Rianto.
Mengapa justru para pejabat teras Polda Papua yang ditemui Thed Osius dan jajaran staf Kedubes Amerika Serikat? Dugaan adanya kecemasan pihak pemerintah dan pelaku bisnis Amerika terhadap situasi keamanan di Papua nampaknya semakin mendekati kebenaran.
Beberapa waktu sebelum kunjungan Wakil Dubes Amerika Thed Osius, situasi di Timika yang merupakan wilayah operasi PT Freeport Indonesia memang sempat memanas dengan terjadinya beberapa penembakan.
Secara resmi Wakil Dubes Thed Osius memang memberi pernyataan resmi yang bernada mendukung strategi yang diterapkan Polda Papua dalam menjaga situasi keamanan di Papua tetap kondusif.
Namun kunjungan dan pernyataan Wakil Dubes Amerika berkaitan dengan strategi keamanan Papua nampaknya bukanlah agenda yang utama. Karena setelah kunjungan dan pertemuan dengan para pejabat teras Polda Papua, Wakil Dubes Thed Osius kemudian berkunjung ke Universitas Cendrawasih.
Secara resmi Thed datang ke Universitas Cendrawasih bertujuan untuk meluncurkan English Accesss Micro Scholarship Program (EAMP). Nah, di sinilah indikasi campur-tangan pemerintah Amerika dalam mempengaruhi konstalasi politik di Papua, mulai kelihatan.
Bayangkan saja. Program EAMP ini dimungkinkan atas kerjasama PT Freeport Indonesia dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Atau tepatnya, antara Universitas Cendrawasih Jayapura dan Learning Partnership (LEAP).
Di balik program kerjasama pendidikan di bidang bahasa ini, secara tersirat jelas Amerika berusaha untuk membangun jaringan di kalangan masyarakat berbasis perkotaan di Papua, khususnya dari kalangan komunitas Akademik. Dalam hal ini, melalui program peningkatan kapasitas bahasa Inggris.
Hal ini semakin nyata ketika Thed dalam sambutannya menggarisbawahi upaya pemerintah Amerika melalui program EAMP, untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Papua. Jelaslah sudah, bahwa yang hendak dijadikan sasaran strategis pihak Amerika adalah: Dukungan strategis dari berbagai elemen masyarakat Papua untuk menerapkan agenda-agenda strategis Amerika di Papua.
Setidaknya melalui program bahasa Inggris alan EAMP ini, PT Freeport Indonesia dengan mudah bisa merangkul sekaligus menjinakkan berbagai elemen masyarakat Papua agar tidak menentang skema ekonomi-bisnis perusahaan tambang emas terbesar Amerika tersebut di Papua. Hal ini secara tersurat telah ditegaskan oleh Wakil Presiden Community Relations PT Freeport Indonesia, bahwa program EAMP ini hendaknya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Papua, sekaligus dijadikan akses untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan besar di dunia.
Pernyataan Wakil Presiden Community Relations PT Freeport ini, secara jelas mengindikasikan adanya strategi pemerintah dan pelaku bisnis di Washington, supaya elemen-elemen strategis Papua bisa dijadikan agen-agen lokal dari kepentingan strategis berbagai korporasi raksasa Amerika.
Seiring dengan kunjungan Thed dan jajaran staf politik Kedutaan Besar Amerika, Amerika nampaknya melancarkan operasi intelijen yang bertujuan menciptakan aksi destabilisasi di Papua, agar Amerika memiliki harga tawar yang tinggi di hadapan para pejabat pemerintah Indonesia.
Untuk menjalankan skenario ini, Amerika nampaknya menggunakan modus operandi yang mirip seperti yang dilakukan di Afghanistan. Kalau di Afghanistan Amerika meng-kambinghitamkan Taliban, di Papua Amerika sepertinya memprovokasi Kelompok OPM. Kasus penembakan yang dilakukan sekelompok orang yang tak dikenal terhadap karyawan Freeport, hanya berselang empat hari setelah kunjungan Osius ke Papua, semakin memperkuat kebenaran dari dugaan tersebut.
Mengapa Amerika menggunakan modus memanfaatkan OPM untuk melancarkan aksi destabilisasi di Papua?
Menurut hasil riset pustaka maupun rangkuman berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh Global Future Institute Jumat 12 Februari lalu di Wisman Daria, Kebayoran-Baru, Jakarta, pemerintah Amerika selama ini telah menerapkan “politik dua kaki” di Papua.
Pada satu pihak, mendukung OPM yang menginginkan lepas dan merdeka dari Indonesia, namun pada pihak lain Amerika mendukung Papuan tetap termasuk wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara sasaran strategis Amerika di Papua tetap sama: Menguasai Kepemilikan seluruh sektor strategis di Papua, khususnya di bidang tambang dan emas.
Karena itu, kunjungan Osius dan jajaran Kedutaan Besar Amerika di Papua, sudah selayaknya dibaca sebagai bagian dari strategi politik luar negeri Amerika agar Papua tetap dalam orbit pengaruh ekonomi-bisnis Amerika. Dan untuk itu, Amerika tidak segan-segan untuk tetap memanfaatkan keberadaan OPM sebagai instrument terselubung Amerika untuk menaikkan harga tawar Amerika terhadap pemerintah Indonesia.
